MEDAN,(PAB)----
Pembahasan APBD TA, 2018 di DPRD kota Medan disinyalir akan tertunda pasalnya ,mata anggaran yang telah disepakati komisi dengan konterpad melalui pembahasan dan masuk KU-APPAS dan disepakati didalam badan anggaran untuk ditampung didalam RAPBD TA 2018.
Ternyata, mata anggaran yang diusulkan oleh Komisi B terhadap biaya pendidikan untuk siswa miskin berprestasi dan guru honorer sebesar Rp 15M tidak dimunculkan.Hal ini tidak jauh beda dengan dengan mata anggaran Dinas Sosial untuk kesehatan masyarakat sebesar Rp.21 M.
Ketidakkonsistenan eksekutif terhadap persoalan mata angaran yang telah disepakati mengakibatkan munculnya polemik antara legeslatif dan eeksekutifdan berdampak luas bagi masyarakat khususnya kota Medan.
Hal tersebut diungkapkan Rajudin Sagala ketua komisi B didampingi Hery Zulkarnain Hutajulu dalam kererangan pers nya kepada wartawan diruangan aula gedung DPRD Medan, Selasa (20/12/17) siang.
Selanjutnya,Rajuddin mengingatkan pihak eksekutif untuk lebih mentaati apa yang telah menjadi kesepakatan didalam pembahasan RAPBD TA 2018 supaya dapat direalisasikan segera karena anggaran tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota Medan.
Anggota komisi B DPRD kota Medan Hery Zulkarnain juga mengungkapkan kekecewaannya atas sikap eksekutif yang tidak proaktif menyikapi usulan mata anggaran tersebut.
"Dan kami akan berupaya semaksimal mungkin, dan hal ini akan menjadi skala prioritas bagi kami sebagai wakil rakyat, kami akan berjuang memberikan yang terbaik bagi warga,jika pihak eksekutif tidak juga segera memunculkan mata angaran yang diusulkan,"tegas ketua fraksi Denokrat DPRD kota Medan ini menimpali.
Komisi B berencana,lanjut Hery, menunda pembahasan R, APBD TA 2018 untuk di sahkan dalam sidang paripurna dewan,"imbuhnya.(Rosen/Sianturi)
